Kiai Muda Sumenep Takut Pengeboran Migas

Kiai khawatir eksplorasi migas dan pembangunan industri di Madura membuat masjid dan pondo SURABAYA POST — Forum Kiai Muda (Forkim) Sumenep menolak rencana uji seismik 3D migas yang akan dilakukan PT SPE Petrolium di kabupaten ini. Penolakan itu disampaikan kepada DPRD Sumenep, Selasa (24/11) siang. Belasan kiai muda tersebut diterima Komisi B DPRD Sumenep. Ketua Forkim Sumenep, KH Jurjis Muzammil, mengungkapkan kekhawatiran masyarakat terhadap rencana eksplorasi migas di dua kecamatan, yakni Kecamatan Pasongsongan dan Pragaan. Menurut dia, banyak warga yang akan dilewati uji seismik khawatir kegiatan tersebut berdampak negatif kepada lingkungan. ”Kita membawa amanah kiai sepuh dari Basra (Badan Silaturahmi Ulama Madura). Para kiai khawatir dalam pengeboran migas ini akan terjadi seperti kasus lumpur Sidoarjo. Kita menolak kegiatan migas ini,” ujarnya. Apalagi, kata dia, hingga sampai saat ini pihak perusahaan belum melakukan sosialisasi kepada tokoh dan masyarakat. Dia lalu menyayangkan orang yang mengatasnamakan ulama yang menyetujui kegiatan tersebut. ”Sampai saat ini para kiai tidak setuju eksplorasi migas di daratan karena mengancam kehidupan masyarakat,” ujarnya. Yang dikhawatirkan kiai, kata dia, eksplorasi dan pembangunan industri di Madura pasca Jembatan Suramadu membuat banyak masjid dan pondok pesantren digusur.

”Kita sudah mendengar rencana penggusuran pemukiman penduduk untuk kepentingan industri di Madura,” katanya. Forkim juga melakukan klarifikasi hasil konsultasi anggota Komisi B DPRD dengan BP Migas di Jakarta beberapa waktu lalu. ”Masyarakat masih dibayangi ketakutan atas kasus lumpur di Sidoarjo,” katanya. Sementara Ketua Komisi B, Bambang Suprayogi kepada Surabaya Post mengatakan menampung aspirasi Forkim. Dalam kasus ini, pihaknya tidak bisa memberi jawaban menolak eksplorasi. Namun, pihaknya akan menyampaikan kekhawatiran masyarakat kepada SPE Petrolium maupun BP Migas. Sebab, bulan depan BP Migas datang ke Sumenep untuk menjelaskan kegiatan migas di kabupaten ini. Laporan: Ahmad Zahrir Ridlo